Komisi E Minta Rekrutmen CPNS Jatim Formasi Tenaga Pendidik Ditunda Prioritaskan DTT dan PTT

SURABAYA,007 – Rekrutmen CPNS di lingkungan Pemprov Jatim pada tahun 2018 sebanyak 2.065 formasi, mendapat kritik tajam dari kalangan DPRD Jatim. Alasannya, formasi Guru atau Tenaga Pendidik yang hendak direkrut tidak memperioritaskan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang jumlahnya puluhan ribu di Jawa Timur.

“Saya harap Menpan RB dan BKN menunda rekrutmen formasi Guru di lingkungan Pemprov Jatim karena masih ada problem khususnya menyangkut kejelasan nasib GTT dan PTT yang jumlahnya puluhan ribu di Jatim,” ujar Suli Da’im Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim saat dikonfirmasi Selasa (25/9/2018).

Menurut Politisi asal PAN, tenaga pendidik di lingkungan SMA/SMK dan MA di Jawa Timur yang berstatus GTT dan PTT jumlahnya mencapai puluhan ribu. Bahkan jumlah guru GTT dan PTT di sekolah berstatus negeri terkadang lebih banyak dibanding yang PNS, sehingga keberadaan mereka sangat vital.

“Kami khawatir jika GTT dan PTT di SMA/SMK dan MA yang ada di Jawa Timur  protes dan tak mau mengajar karena menuntut hak supaya diprioritaskan dalam rekrutmen CPNS 2018 kan bisa merugikan dunia pendidikan di Jatim,” ungkap Politisi yang memiliki latar belakang sebagai pendidik ini.

Berdasarkan data, kata Suli jumlah GTT yang tersebar di SMA/SMK Negeri di Jatim mencapai 11 ribuan orang. Namun baru sekitar 4 ribuan yang dialokasikan APBD Jatim untuk menerima tunjangan sehingga tingkat kesejahteraannya bisa meningkat. “Kalau di sekolah swasta jumlah GTT lebih banyak lagi, ada sekitar 36 ribuan. Mereka itu juga punya keluarga dan anak, masak anak guru malah tidak bisa sekolah karena orang tuanya tak mampu membiayai,” dalihnya.

Sementara untuk PTT yang ditempatkan di berbagai sekolah di Jatim, kata Caleg DPRD Jatim dapil Pacitan, Ponorogo, Trenggalek dan Tulungagung, jumlahnya mencapai 10 ribuan. Tapi yang dialokasikan anggaran melalui APBD Jatim baru mampu mencover sebanyak 4 ribuan saja.

“Makanya kami berharap ada seleksi khusus karena dari pengalaman mereka itu lebih berpengalaman sehingga bisa diprioritaskan dalam rekrutmen CPNS formasi guru,” pinta Suli Daim.

Terpisah, Gubernur Jatim Soekarwo mengaku tidak berwenang menentukan formasi rekrutmen CPNS di lingkungan Pemprov Jatim karena sudah menjadi kewenangan Kemenpan RB dan BKN. “Silahkan datang ke Jakarta dan mengusulkan ke menteri terkait. Kita tak bisa apa-apa karena itu kewenangan Jakarta (Kemenpan RB dan BKN),” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo.

Senada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Anom Surahno menambahkan bahwa Pemprov Jatim sudah berupaya mencarikan solusi bagi GTT dan PTT yakni dimasukkan menjadi tenaga honorer K-2. Namun kemampuan APBD Jatim terbatas sehingga belum bisa tercover semuanya.

“Tenaga honorer kategori 2 (K-2) itu hak-hak yang diterima tak jauh beda dengan PNS,” pungkas Anom Surahno. (007)

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here